Mata Kuliah Kewarganegaraan "Persoalan Ekonomi di Indonesia"

1.      Ketenagakerjaan/Pengangguran

·         Masalah pengangguran di Indonesia masih menjadi masalah ekonomi utama yang sampai saat ini belum bisa diatasi. Sampai tahun 2008, tingkat pengangguran terbuka masih berada pada kisaran 9% dari jumlah angkatan kerja atau berada pada kisaran 9 juta orang. Sebagaimana kita ketahui, bahwa terjadi perubahan patern perekonomian paska krisis dari usaha yang padat karya ke usaha yang lebih padat modal. Akibatnya pertumbuhan tenaga kerja yang ada sejak tahun 1998 s/d 2004 terakumulasi dalam meningkatnya angka pengangguran. Dilain sisi, pertumbuhan tingkat tenaga kerja ini tidakdiikuti dengan pertumbuhan usaha (investasi) yang dapat menyerap keberadaannya. Akibatnya terjadi peningkatan jumlah pengangguran di Indonesia yang pada puncaknya di tahun 2004 mencapai tingkat 10% atau sekitar 11 juta orang. Untuk menangani masalah pengangguran ini pemerintah perlu memberikan fasilitas baik fiskal, perkreditan, maupun partnership untuk menciptakan usaha yang bersifat padat karya dalam rangka menyerap kelebihan tenaga kerja yang ada.

2.      ketransmigrasian.

·         Menyangkut masalah ketransmigrasian ada yang berubah pada penanganannya dibandingkan dengan masa orde baru. Kala itu program transmigrasi berjalan dengan sangat gencar dengan hasil yang bervariasi. Di satu daerah program transmigrasi berjalan baik tapi di daerah lain mengalami kegagalan, namun secara keseluruhan program transmigrasi berjalan lumayan. Paska krisis, program transmigrasi kelihatannya mati suri atau sudah hampir tidak lagi terdengar gaungnya. Apalagi sejak berlakunya otonomi daerah dimana kewenangan mengatur daerah diserahkan kepada pemerintah daerah, termasuk mengatur datangnya penduduk dari luar daerah. Saat ini tentunya perlu ada koordinasi antara pusat dengan daerah menyangkut masalah transmigrasi ini.

3.      Inflasi

·         Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif- tergantung parah atau tidaknya inflasi. Apabila inflasi itu ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah, yaitu pada saat terjadi inflasi tak terkendali (hiperinflasi), keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu. Orang menjadi tidak bersemangat kerja, menabung, atau mengadakan investasi dan produksi karena harga meningkat dengan cepat. Para penerima pendapatan tetap seperti pegawai negeri atau karyawan swasta serta kaum buruh juga akan kewalahan menanggung dan mengimbangi harga sehingga hidup mereka menjadi semakin merosot dan terpuruk dari waktu ke waktu.

4.      Infrastruktur

·         kondisi infrastruktur ekonomi Indonesia berada pada titik yang nadir. Kalau pada masa orde baru, kondisi infrastruktur Indonesia mengalami titik puncak, seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi infrastruktur yang ada sudah tidak lagi memadai. Belum lagi kondisi infrastruktur yang kualitasnya menurun seiring berjalannya waktu. Banyaknya jalan dan jembatan yang rusak ini tidak terlepas dari masa-masa sulit APBN kita yang sampai tahun 2004 lebih dikonsentrasikan kepada pembayaran hutang dan belanja barang dan gaji pegawai. Di tahun 2009, perlu ditingkatkannya belanja pemerintah untuk keperluan infrastruktur ini disamping menerapkan KPS (Kerjasama Pemerintah dan Swasta) untuk membangun jalan, jembatan, pelabuhan, perlistrikan, telekomunikasi dan lain-lain.

5.      Kemiskinan

·         Kemiskinan menjadi sebuah persoalan yang tidak ada ujungnya hingga saat ini. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang lambat mempengaruhi tingkat kesejahteraan rakyatnya, sehingga masih banyak dijumpai rakyat Indonesia yang berada dalam garis kemiskinan.

6.      Utang

·         Dalam jangka panjang, ternyata utang luar negeri dapat menimbulkan permasalahan ekonomi pada banyak negara debitur. Di samping beban ekonomi yang harus diterima rakyat pada saat pembayaran kembali, juga beban psikologis politis yang harus diterima oleh negara debitur akibat ketergantungannya dengan bantuan asing.

·         Sejak krisis dunia pada awal tahun 1980-an, masalah utang luar negeri banyak negara dunia ketiga, termasuk Indonesia, semakin memburuk. Negara-negara tersebut semakin terjerumus dalam krisis utang luar negeri, walaupun ada kecenderungan bahwa telah terjadi perbaikan atau kemajuan perekonomian di negara-negara itu. Peningkatan pendapatan per kapita atau laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi di negara-negara tersebut belum berarti bahwa pada negara-negara tersebut dengan sendirinya telah dapat dikatagorikan menjadi sebuah negara yang maju, dalam arti struktur ekonominya telah berubah menjadi struktur ekonomi industri dan perdagangan luar negerinya sudah mantap. Sebab pada kenyataannya, besar-kecilnya jumlah utang luar negeri yang dimiliki oleh banyak negara yang sedang berkembang lebih disebabkan oleh adanya defisit current account, kekurangan dana investasi pembangunan yang tidak dapat ditutup dengan sumber-sumber dana di dalam negeri, angka inflasi yang tinggi, dan ketidakefisienan struktural di dalam perekonomiannya.

7.      Kebijakan ekonomi makro dan keuangan

·         Dari sisi fiskal, pemerintah menerapkan APBN yang cukup baik yaitu dengan sedikit ekspansif walau masih sangat berhati-hati. Hal ini terlihat dari defisit RAPBN tahun 2009 sebesar Rp 99,6 triliun atau 1,9 persen dari PDB (Kompas 15 Agustus 2008), walau defisit APBN masih dapat ditolerir sampai angka 3% (berdasarkan golden rule) . Pada tahun 2009 anggaran yang digunakan untuk belanja modal tercatat sebesar Rp 90,7 triliun lebih besar dari belanja barang sebesar Rp 76,4 triliun (Kompas 15 Agustus 2008). Total belanja pemerintah pada tahun 2009 meningkat menjadi sebesar Rp1.022,6 triliun yang diharapkan lebih berperan dalam menstimulus ekonomi untuk mencapai target pertumbuhan di atas 6,5%. Pemerintah juga pada tahun 2009 berencana untuk memberikan empat macam insentif fiskal yaitu Pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dalam jumlah dan waktu tertentu kepada investor yang merupakan industri pionir. Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), khususnya untuk bidang usaha tertentu pada wilayah atau kawasan tertentu. Pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor barang modal atau mesin serta peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu. Pemerintah mengubah perlakuan PPN atas sebagian barang kena pajak yang bersifat strategis dari yang semula ”dibebaskan” menjadi tidak dipungut atau ditanggung pemerintah.

8.      Iklim investasi.

·         Realisasi investasi yang telah dikeluarkan oleh BKPM berdasarkan Izin Usaha Tetap PMDN pada periode 1 Januari s/d 31 Desember 2007 sebanyak 159 proyek dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp. 34.878,7 miliar (34,88 triliun Rupiah). Sedangkan realisasi Investasi yang telah dikeluarkan oleh BKPM berdasarkan Izin Usaha Tetap PMA (FDI) pada periode 1 Januari s/d 31 Desember 2007 sebanyak 983 proyek dengan nilai realisasi investasi sebesar US$. 10.349,6 juta (US$ 10,34 milyar).

·         Dibandingkan dengan FDI global yang selama 2007 mencapai rekor sebesar US$ 1.500 milyar dan FDI yang masuk ke Amerika Serikat sebesar US$ 193 miliar, nilai FDI yang masuk ke Indonesia masih sangat rendah yaitu 0,66% terhadap FDI dunia dan 5,18% terhadap FDI ke Amerika Serikat. Walau demikian, masuknya FDI ke Indonesia pada tahun 2007 ini jauh lebih baik dibandingkan dengan masa puncak pra krisis yaitu tahun 1996-1997 yang hanya mencapai US$ 2,98 miliar (1996) dan US$ 4,67 miliar (1997).Menurut hemat penulis realisasi FDI ke Indonesia akan dapat lebih meningkat kalau dua faktor kunci untuk masuknya FDI dibenahi yaitu kondisi infrastruktur, dan masalah birokrasi yang bertele-tele.

9.      Deflasi

·         Dalam ekonomi, deflasi adalah suatu periode dimana harga-harga secara umum jatuh dan nilai uang bertambah. Deflasi adalah kebalikan dari inflasi. Bila inflasi terjadi akibat banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka deflasi terjadi karena kurangnya jumlah uang yang beredar. Salah satu cara menanggulangi deflasi adalah dengan menaikkan tingkat suku bunga.

10.  Program raskin yang masih belum merata

Jatah pembagian beras untuk rakyat miskin (Raskin) yang kacau, karena jatah yang diterima kurang, adalah dampak dari ketidakakuratan data Rumah Tangga Sasaran (RTS).
Seharusnya, setiap RTS menerima jatah Raskin 15 kilogram setiap pembagian, dengan membayar sekitar Rp 1.600/kilogram. Namun di Solo, masih banyak RTS yang menerima raskin hanya lima kilogram/RTS. Kondisi itu terjadi, karena Raskin tidak dibagi merata.

11.  Korupsi

·         Indonesia merupakan salah satu Negara paling terkorup di dunia. Salah satu koruptor yang heboh saat-saat ini adalah soal penggelapan uang pajak oleh Gayus Tambunan yang mencapai 8 milyar rupiah lebih.

12.  Pelaksanaan komitmen masyarakat ekonomi ASEAN.

·         Sebagai anggota penting ASEAN Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan program yang telah ditetapkan oleh organisasi yaitu pelaksanaan komitmen Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community - AEC). Beberapa langkah ke depan adalah Komitmen AEC untuk Arus Barang Secara Bebas Komitmen AEC untuk Arus Jasa. Secara Bebas Komitmen AEC untuk Arus Penanaman modal Secara Bebas Komitmen AEC untuk Arus Modal Secara Bebas Komitmen AEC untuk Arus Tenaga. Kerja Terampil Secara Bebas Komitmen AEC untuk Perdagangan Makanan, Pertanian, dan Kehutanan Komitmen AEC untuk Menuju Kawasan Ekonomi Yang Kompetitif Sosialisasi Pelaksanaan Komitmen Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

13.  Monopoli

·         Rintangan artifisial yang dibuat pemerintah orde baru diantaranya adalah didirikannya kartel-kartel, pemberian lisensi secara ekslusif, peraturan-peraturan ad hoc, rintangan perdagangan antar daerah dan pengaturan pemasaran hasil pertanian (Thee Kian Wie 1999: 63-64). Di Indonesia beberapa kartel dibuat oleh asosiasi industri dengan ijin implisit dari pemerintah, seperti kartek di industri semen, industri kayu lapis dan industri pulp dan kertas. Pemberian lisensi ekslusif ini tampak nyata dalam pemberian lisensi kepada Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkih (BPPC) tahun 1991 yang memonopoli pembelian dan penjualan cengkeh yang mengakibatkan anjloknya harga cengkeh sampai tingkat terendah.

14.  Krisis keuangan Global

·         Secara moneter, dampak langsung krisis kapitalisme Amerika terhadap perekponomian Indonesia dapat dicermati pada berlangsungnya gejolak kurs rupiah dan indeks harga saham di lantai bursa. Sebagaimana berlangsung dalam tiga bulan terakhir 2008, kurs rupiah yang sampai dengan pertengahan September 2008 cenderung bertahan pada kisaran Rp 9.000 per satu dollar AS, secara berangsur-angsur merosot melampau Rp11.000 per satu dollar AS. Bahkan, pada awal November 2008, kurs rupiah sempat merosot tajam melampau Rp13.000 per satu dollar AS. Angka ini adalah angka terburuk sejak kemerosotan tajam kurs rupiah yang pernah menembus Rp16.000 per satu dollar AS pada saat terjadinya krisis moneter pada tahun 1998 lalu.

15.  Pertumbuhan ekonomi yang lambat

·         ada tiga faktor dasar penyebab lambatnya pertumbuhan ekonomi di tanah air, sehingga berdampak besar pada penyerapan tenaga kerja. Ketiga faktor itu adalah lambat penyerapan ilmu dan teknologi, lemahnya infrastruktur dan lambatnya penyebaran.

16.  Kenaikan harga kebutuhan

·         Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok masyarakat menjadi ancaman terhadap daya beli masyarakat. Untuk itu, pemerintah perlu menjamin stabilitas harga guna memperoleh pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

17.  Dihapusnya subsidi BBM

·         Dampak kenaikan biaya ini akan memunculkan efek bergulir luar biasa yang mengakibatkan daya beli masyarakat turun dan daya saing produk Indonesia melemah. Pemerintah harus ingat, tahun 2011 tahun tekanan tinggi terhadap inflasi. Dampaknya tidak sebanding dengan penghematan subsidi hanya Rp 3,8 triliun tersebut.

18.  Kejahatan Korporasi Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Pemerintah

·         Kebijakan pemerintah orde baru mengutamakan pertumbuhan ekonomi telah berhasil menumbuhkan korporasi raksasa dan konglomerasi yang menguasai dan memonopoli perekonomian Indonesia, tetapi tidak sukses dalam mendorong kehidupan industri kecil dan menengah karena korporasi besar berhasil dalam bidang yang digarap industri kecil dan menengah. Para konglomerat dapat dengan mudah menguasai pasar karena kejahatan yang mereka lakukan melalui lobi dan pendekatan kepada penguasan.

19.  Resesi

·         resesi adalah kondisi ketika produk domestik bruto (GDP) menurun atau ketika pertumbuhan ekonomi riil bernilai negatif selama dua kuartal atau lebih dalam satu tahun. Resesi dapat mengakibatkan penurunan secara simultan pada seluruh aktivitas ekonomi seperti lapangan kerja, investasi, dan keuntungan perusahaan. Resesi sering diasosiasikan dengan turunnya harga-harga (deflasi), atau, kebalikannya, meningkatnya harga-harga secara tajam (inflasi) dalam proses yang dikenal sebagai stagflasi.

20.  Kebijakan sumber daya alam, lingkungan dan pertanian

·         Indonesia beruntung memiliki sumber daya alam yang melimpah baik bahan tambang, hutan, pertanian, hasil laut, dan cahaya matahari yang sepanjang tahun. Untuk itu, sumber daya alam yang ada harus dikelola dengan baik bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan ekonomi rakyat (welfare). Sejauh ini Indonesia telah memanfaatkan banyak bahan tambang bagi pertumbuhan ekonomi seperti minyak bumi, batubara, gas, bijih besi, emas, nikel, timah dan lain sebagainya. Namun pemanfaatan sumber daya alam ini membawa dampak negative (negative externalities) terhadap lingkungan berupa penggundulan hutan penghancuran bukit-bukit yang tentunya berdampak sangat negatif terhadap kondisi lingkungan. Disisi pertanian, walau banyak kemajuan yang dicatat Indonesia masih mengimpor beras, dan produk pertanian lain seperti kedele, dan hasil perkebunan (gula). Ditargetkan pada tahun 2009, Indonesia sudah dapat berswasembada beras dan gula.

21.  Ketahanan energi.

·         Sebagaimana kita ketahui bahwa harga energi dunia terus berfluktuasi dan sangat sulit untuk diprediksi. Pada tahun 2008 harga minyak dunia bahkan sudah mencapai rekor tertinggi sebesar US$ 147 per barel pada 11 Juni lalu. Walau saat ini menurun pada kisaran US$ 106, bahkan hari ini tanggal 10 September 2008 harga minyak telah turun dibawah US$ 100 (detik.com). Hal ini sangat berbahaya bagi ketahanan energi nasional karena kita tahu bahwa ,sebagai input, naiknya harga energi akan berdampak terhadap kenaikan biaya produksi dan harga jual. Disamping kenaikan biaya produksi dan harga jual akan mengurangi daya saing produk Indonesia di pasar internasional apalagi pada saat ini sedang terjadi penurunnya daya beli masyarakat internasional akibat inflasi yang meningkat hampir disemua negara tujuan utama ekspor Indonesia yaitu Amerika Serikat, Negara Eropa (EU), dan Asia Timur (Jepang, Korea Selatan dan China). Dalam rangka ketahanan energi ini, pemerintah melakukan diversifikasi energi dengan misalnya memproduksi bio-fuel yang merupakan pencampuran produk fosil dengan nabati (minyak kelapa sawit). Namun muncul kendala program ini karena saat ini harga komoditi yang menggunakan bahan baku kelapa sawit mengalami kenaikan yang luar biasa yaitu Crude Palm Oil (CPO). Akibatnya, produsen kelapa sawit menjadi gamang dalam menggunakan kelapa sawit apakah untuk digunakan sebagai bio energy atau untuk menghasilkan CPO yang ditujukan untuk ekspor. Beberapa pengamat mengatakan sebaiknya Indonesia lebih mengembangkan energy geothermal (panas bumi) yang cadangannya sangat berlimpah di Indonesia (terbesar di dunia) karena biaya investasi yang mahal untuk investasi energi pada geothermal ini akan di offset oleh turunnya subsidi pemerintah untuk bahan bakar minyak karena adanya peralihan penggunaan energi dari minyak ke geothermal.

22.  Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

·         Sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) ini merupakan sektor ekonomi yang cukup tangguh terutama pada saat krisis ekonomi 1998 dimana banyak pelaku ekonomi besar bertumbangan. Beberapa program yang akan diterapkan oleh pemerintah menyangkut pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) ini adalah peningkatan akses UMKM pada sumber pembiayaan dengan Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akses UMKM pada sumber pembiayaan. Memperkuat sistem penjaminan kredit bagi UMKM. Mengoptimalkan pe-manfaatan dana non perbankan untuk pemberdayaan UMKM. Disamping itu akan dilakukan juga pengembangan kewirausahaan dan sumber daya manusia (SDM) dengan Meningkatkan mobilitas dan kualitas SDM. Mendorong tumbuhnya kewira-usahaan yang berbasis teknologi. Hal lainnya adalah peningkatan peluang pasar produk UMKM dengan Mendorong berkembangnya institusi promosi dan kreasi produk UMKM. Mendorong berkembangnya pasar tradisional dan tata hubungan dagang antar pelaku pasar yang berbasis kemitraan. Mengembangkan sistem informasi angkutan kapal untuk UMKM. Mengembangkan sinergitas pasar. Terakhir adalah reformasi regulasi dengan Menyediakan insentif perpajakan untuk UMKM. Menyusun kebijakan di bidang UMKM.

23.  Penggusuran

·         Penggusuran merupakan proses sosial yang dapat meyebabkan perubahan sosial dan ekonomi masyarakat nelayan. Perubahan dalam bidang ekonomi juga terjadi mengingat adanya perubahan tempat tinggal karena penggusuran.
Keluarga nelayan biasanya merupakan keluarga batih, artinya dalam satu keluarga terdiri dari bapak, ibu dan anak (Soekanto, 2002). Dalam satu keluarga, tiap anggota memiliki peranan masing-masing terutama dalam menjalankan perekonomian keluarga. Bapak sebagai kepala rumah tangga berperan utama dalam pencarian nafkah keluarga, biasanya bekerja sebagai nelayan. Istri berperan sebagai ibu rumah tangga yang membantu pekerjaan suami mempersiapkan alat-alat atau hal-hal yang diperlukan untuk melaut dan mengelola keuangan keluarga yang dihasilkan oleh bapak, sedangkan anak masih merupakan tanggungan orang tua.
Sebagian besar keluarga nelayan mendapat penghasilan ganda dari pekerjaannya (Kepas, 1987), antara lain penangkapan ikan dan pengolahan ikan. Pada saat musim ikan, kebanyakan nelayan menangkap ikan tersebut dan menjualnya langsung, hanya sebagian ikan yang diolah. Lain halnya dengan kondisi yang dihadapai nelayan pada saat bukan musim ikan, ikan-ikan hasil tangkapannya kebanyakan diolah seperti menjadi ikan asin dengan teknologi pengolahan yang rendah.
Bila ekonomi keluarga kurang, maka istri dan anak-anaknya ikut membantu mengupayakan tambahan penghasilan. Dengan adanya keluarga yang membantu untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan merupakan ciri dari keluarga miskin.
Dengan adanya penggusuran di mana masyarakat nelayan dipindahkan ke tempat lain sebagai pemecahan masalah penggusuran maka hal ini berpengaruh pada kondisi sosial ekonomi keluarga nelayan tersebut.

24.  Anak jalanan dan pengemis yang semakin banyak di Indonesia.

·         Persoalan ini bisa dikaitkan pula dengan persoalan sosial, namun bisa juga menjadi persoalan ekonomi karena tingkat kesejahteraan rakyat yang rendah sehingga menimbulkan profesi sebagai pengemis dan anak jalanan semakin meningkat.

25.  Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

·         PHK merupakan salah satu pokok permasalahan di Indonesia. PHK disebabkan karena perekonomian Negara yang tidak stabil yang menyebabkan banyak perusahaan yang terpaksa melakukan PHK demi meminimalisir pengeluaran.

26.  Inflasi harga kebutuhan pokok

·         Saat ini banyak barang-barang pokok yang naik secara drastis. Ini disebabkan karena pengelolaan pemerintah terhadap kebutuhan pokok masih tergolong renda. Seperti harga cabe yang yang melonjak tinggi dan tentang beras yang harus mengimpor dari luar negri secara besar-besaran. Padahal Indonesia merupakan lumbung padi.

27.  Ketidak disiplinan pembayaran pajak

·         Pajak merupakan salah satu pendapatan utama Negara ini. Tapi banyak dari masyarakat tidak menyadari pentingnya pajak dan tidak membayar. Sehingga pendapatan Negara tidak mencapai nilai yang seharusnya.

28.  Penggunaan dana APBN untuk TNI yang kurang

·         Dalam melindungi kesatuan Negara RI, pertahanan Negara sangat lah penting. Tapi pada kenyataanya dana yang di ambil dari APBN untuk TNI masih kurang. Dana yang 35,3 Triliun dari APBN  di anggap masih kurang karena pada kenyataan nya dana yang dibutuhkan jauh di atas itu.

29.  BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang tidak merata

·         BOS yang tidak merata disebabkan karena kurangnya penyaluran dana kepada sekolah-sekolah yang terletak di tempat yang sulit untuk di jangkau dan juga di karenankan pemerintah daerah yang kurang piawai dalam penyaluran dana ke sekolah.

30.  Pengalokasian dana APBN untuk pendidikan yang tidak merata.

·         Banyak sekolah rusak dan ambruk di mana-mana. Padahal dana yang di gunakan untuk pendidikan yang di ambil dari APBN lebih dari 200 Trilyun rupiah atau sekitar 20% dari APBN. Tapi dalam kenyataan masih ada sekolah- sekolah yang sudah tidak layak lagi dan nyaris rubuh.